The smart Trick of reformasi intelijen indonesia That Nobody is Discussing
The smart Trick of reformasi intelijen indonesia That Nobody is Discussing
Blog Article
Di negara-negara demokratis, alasan utama penempatan pengaturan fungsi-fungsi intelijen di bawah legislasi setingkat undang-undang tersendiri adalah untuk memberikan parameter yang jelas pada mandat, tugas dan wewenang serta kerangka kerja yang lawful dan akuntabel. Mengingat ciri utama negara demokrasi adalah ketundukan pada hukum, maka satu-satunya cara memperoleh legitimasi publik adalah dengan mendasarkan seluruh sistem operasi intelijen pada kerangka hukum tertentu dan dapat diawasi oleh wakil rakyat di parlemen.
Untuk meningkatkan kemampuan di bidang intelijen stratejik, maka insan intelijen dapat melajutkan pendidikan pada stage S2 yang saat ini sudah terbuka untuk umum di Universitas Indonesia. Jenjang pengembangan profesi Intelijen Negara di Indonesia pada dasarnya sudah tertata dengan baik.
Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di interval reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]
Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
Rizal menekankan pentingnya kewenangan penyidikan bagi Timwas dalam kasus penyimpangan. Identifikasi ancaman juga menjadi kunci agar BIN dapat lebih efektif dalam mengatasi ancaman nasional.
Intelijen harus sadar bahwa tugasnya adalah memberikan informasi kepada person dengan menggunakan cara-cara yang cerdas dan dalam koridor menghargai hak asasi manusia.
Jika kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum maka yang bertanggung jawab adalah pemberi perintah operasi. Dalam beberapa kasus kebutuhan politik akhirnya menyerat pelaku-pelaku kegiatan/operasi intelijen untuk diadili namun tidak pernah menyentuh stage person
Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]
While formally faraway from coordination less than Kemenkopolhukam, Mahfud emphasized that his ministry could continue to request BIN for information. “Like a minister, I generally get information from the Head of BIN and often question BIN to give presentations at ministerial conferences,” he stated.[3]
DPR’s skill extends previous the slender interpretation of legislating or lawmaking. Furthermore, it retains the budgeting authority and the greater considerable features of symbolizing the folks in supervising The supervisor means. This can be absolutely exemplified by the right to carry out interpellation, i.e., questioning the executive on an element of presidency coverage and the necessity the President really should attain its approval in entering into international treaties that substantially impacts the men and women’s livelihood and also to declare war. To enhance DPR’s supervisory situation, an neutral audit company referred to as the Money Audit Firm (Badan Pemeriksa Keuangan – “BPK”) having an authority Evidently represented by its establish, is shaped. DPD, Indonesia’s version within the senate, accomplishing independently, is weaker than its parliamentary counterpart with authorities confined to getting ready payments and constructing ideas (devoid of voting or legislative electrical power to enact them) connected with problems with regional autonomy, partnership and monetary balances concerning central and regional capacity, development, enlargement, and merger of areas, administration of all-pure and other monetary indicates.
Reformasi Intelijen dalam konteks metode kegiatan/operasi yang harus dilakukan adalah penekanan akan penghormatan kepada hak asasi manusia sekaligus taat pada aturan bahwa intelijen bukan penegak hukum.
Sebagai pengambil kebijakan pada level daerah, Hasto memahami fungsi intelijen sehingga bisa memanfaatkan produk intelijen tersebut untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai kepala daerah.
tersirat etika utilitarianisme yang menilai baik-buruk tindakan berdasarkan manfaat pada sebanyak klik disini mungkin orang. Praktik penahanan, penyadapan, bahkan penghilangan nyawa musuh tidak bernilai pada dirinya, melainkan bernilai sejauh untuk mampu melindungi nyawa warga sipil dari ancaman serangan bom bunuh diri.
Rekrutmen dan kultur intelijen harus sesuai dengan standar internasional. Profesionalisme dan independensi akan menjadi kunci keberhasilan intelijen di masa mendatang. Agar efektif, intelijen harus bekerja dalam bayang-bayang dan tidak terlalu banyak diungkap di masyarakat.